Sabtu, 14 Juli 2012

Iktisar Makalah Kelompok 2 : PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BPKAD KOTA BANJAR KHUSUSNYA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pelimpahan wewenang penyelenggaraan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan ini, diikuti dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan penyerahan pembiayaan tersebut, maka Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah setiap awal tahun anggaran menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah selama satu periode.
Ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), Kepala SKPD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, tentunya tidak terlepas dari system dan prosedur akuntansi yang menjadi pedoman pencatatan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dimasing-masing SKPD.
Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pencatatan kegiatan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Pusat menetapkan beberapa peraturan terkait dengan system dan prosedur akuntansi keuangan daerah yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Adapun kebijakan dibidang akuntansi yang diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, untuk masing-masing daerah berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki oleh daerah tersebut, namun dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pada penerapannya belum semua Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencatatan pengelolaan keuangan daerah telah mengacu pada system dan prosedur akuntansi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya berkaitan dengan prosedur pengeluaran kas, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menerapkan prosedur akuntansi sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 yang penjabarannya pada Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD.
Dalam penyusunan makalah ilmiah ini penyusun (Peserta KKD-Khusus Penatausahaan / Akuntansi Keuangan Daerah Angkatan IV) tertarik untuk mengetahui apakah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagai responden penelitian, telah memiliki kebijakan akuntansi yang mempunyai kekuatan hukum (dituangkan dalam Peraturan Walikota).
Adapun judul yang diambil berdasarkan uraian diatas serta topik bahasan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara yaitu LPEM-FEUI, untuk makalah ini adalah :

“ PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BPKAD KOTA BANJAR KHUSUSNYA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL “.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ruang lingkup penulisan makalah ini dibatasi pada permasalahan apakah di BPKAD Kota Banjar dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas khususnya Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial telah mengacu pada SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.3. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulisan makalah ini dimaksudkan bertujuan untuk :
a. Mengetahui dan mempelajari bagaimana proses pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas khususnya Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial serta penetapan kebijakan akuntansi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagai acuan / pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya telah sesuai dengan SE.900/316/BAKD.
b. Mengetahui dan memahami pelaksanaan atas penerapan kebijakan akuntansi sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan, sehingga diperoleh suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang dapat diandalkan.
Dari penelitian lapangan ini diharapkan dapat diperoleh data-data dan informasi yang akurat dan relevan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan di suatu daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh :
a. Penyusun dalam hal ini Peserta KKD-Khusus Penatausahaan / Akuntansi Keuangan Daerah Angkatan IV, dapat menggunakannya sebagai sumber masukan yang dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai konsep-konsep dan praktek nyata dari penerapan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada suatu Pemerintah Daerah, sekaligus sebagai salah satu syarat telah mengikuti diklat tersebut yang diselenggarakan oleh LPEM – FEUI.
b. Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagai responden penelitian lapangan, dapat menggunakannya sebagai arsip ataupun bahan masukan dalam bentuk saran dan analisis sederhana dalam upaya peningkatan kualitas pengembangan kebijakan selanjutnya.

1.4. Metodologi Penulisan
Ada 2 (dua) metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu :
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data primer mengenai topik pembahasan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung kepada obyek penelitian (dalam hal ini respondennya adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar). Adapun pengumpulan data-data primer ini dapat dilakukan melalui cara observasi, wawancara dan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar.
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder atau data-data pendukung lainnya yang dapat berfungsi sebagai bahan referensi ataupun landasan teoritis guna mendukung analisis terhadap data-data primer yang diperoleh dilapangan.
Data-data sekunder ini dapat diperoleh dari buku-buku dan referensi-referensi yang ada di LPEM – FEUI maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyajian dan pemahamannya secara menyeluruh makalah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Memuat tentang topic/uraian yang menjadi latar belakang, Perumusan Masalah yang akan membatasi masalah pada topic yang lebih sederhana, Tujuan Penulisan, Metodologi Penulisan yang digunakan serta Sistematika Penulisannya.
Bab II Gambaran Umum
Memuat tentang gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Banjar dari Visi dan Misi, potensi ekonomi, aspek investasi serta ringkasan APBD dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
Bab III Kajian Literatur
Memuat tentang landasan teoritis yang mendukung analisis terhadap topic bahasan yaitu kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar yang terdiri dari poin-poin: Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengertian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial serta Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja PPKD ( Belanja Hibah / Bantuan Sosial) dan Peraturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Banjar.
Bab IV Analisis dan Pembahasan
Menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap unsur-unsur kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjar yang terdiri dari poin-poin: Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Belanja Hibah, Belanja Bantuan dan Akuntansi Belanja Langsung.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Berupa Kesimpulan dari seluruh uraian pendahuluan sampai dengan hasil analisis dan pembahasannya, serta saran-saran yang dikemukakan penulis sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini maupun penyusunan makalah yang akan datang.
Daftar Pustaka
Lampiran


BAB III
KAJIAN LITERATUR
Istilah akuntansi sebenarnya sudah sejak lama kita ketahui, dan tanpa disadari sering terjadi / timbul dalam kehidupan kita sehari-hari, karena istilah akuntansi berkaitan erat dengan masalah yang umumnya berhubungan dengan transaksi keuangan. Namun istilah akuntansi sebagai ilmu baru dikenal di Negara kita pada tahun 1980-an, dengan adanya bantuan hibah dari bank dunia yang melihat bahwa perkembangan system pembukuan di Indonesia berjalan sangat lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis, untuk itu harus dilakukan perubahan-perubahan.
Sedangkan penerapan sistem akuntansi disektor publik atau Pemerintah baru digunakan pada tahun 2001, seiring dengan terbentuknya kompertemen akuntan sektor publik dan makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah.
3.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah
Secara umum pengertian akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut :
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (American Institute of Certified Public Accounting, Sofyan Syafri Harahap : 2003)
Atau :
Akuntansi adalah Suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternative (Accounting Principle Board Statement, Sofyan Syafri Harahap : 2003).

Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sehingga pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kebijakan-kebijakan yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Definisi lainnya dari Akuntansi Pemerintahan Daerah atau yang disebut sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentfikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukannya (Abdul Halim : 2004)
Sedangkan pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

3.2 Pengertian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Belanja dilingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas.
Belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah (Deddi Nordiawan, dkk : 2007).
Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
Belanja dapat diklasifikasikan menurut Klasifikasi Ekonomi, Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi. Untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di kategorikan ke dalam Klasifikasi Ekonomi dimana pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Dari pengertian belanja diatas dapat disimpulkan bahwa :
Belanja Hibah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, dilakukan secara tidak terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.

3.3. Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja PPKD (Belanja Hibah / Bantuan Sosial)
Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus mengelola Keuangan Daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Akuntansi Belanja PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Proses/Prosedur akuntansi belanja PPKD (Belanja Hibah/Bantuan Sosial) dimulai dengan PPKD menerima SP2D dari kuasa BUD. Berdasarkan SP2D tersebut, PPKD mencatat transaksi belanja dengan jurnal sebagai berikut :
Dr. Belanja Hibah/Bantuan Sosial XXXX
Cr. Kas di Kas Daerah XXXX

3.4. Peraturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Banjar
Mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga di Pemerintah Daerah Kota Banjar diatur dalam Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 900/Kpts.760-Huk/IV/2007.
Sedangkan untuk Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar diatur dalam Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 900/Kpts.202-Huk/XII/2007.


BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
Pada SE-900/316/BAKD tentang pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, prosedur akuntansi pengeluaran kas (belanja) salah satunya terdiri dari akuntansi belanja Hibah dan atau belanja bantuan sosial dimana langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja hibah dan bantuan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, BPKAD Pemkot Banjar menerapkan sistem dan prosedur akuntansi untuk belanja hibah dan bantuan sosial adalah sebagai berikut
Langkah 1
Fungsi Akuntansi BPKAD menerima SP2D dari kuasa BUD, berdasarkan SP2D terkait fungsi Akuntansi BPKAD mencatat transaksi kejurnal sebagai berikut :
Belanja Hibah / Belanja Bantuan Sosial xx xxx xxx
Kas di Kas Daerah xx xxx xxx

Langkah 2
a. Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke buku besar sesuai dengan kode rekening belanja .
b. Di akhir bulan, fungsi Akuntansi BPKAD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo.
4.2 Belanja Hibah
Di Kota Banjar Belanja Hibah baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 dimana Prosedur pengajuan hibah berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 900/Kpts.76.a-Huk/IV-2007 tanggal 19 April 2007 tentang Mekanisme Pengajuan dan pencairan anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Alur Mekanisme Pengajuan :
1. Permohonan atau proposal ditujukan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dengan melampirkan kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh yang berhak atau pemohon.
2. Setelah ada disposisi persetujuan Walikota oleh SKPD terkait disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
3. Proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjar :
a. Setelah ada disposisi Kepala BPKAD Kota Banjar untuk diproses, Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan meneliti ketersediaan anggaran dimaksud dan selanjutnya dibuatkan surat permintaan pembayaran (SPP) dengan diketahui oleh pejabat penatausahaan keuangan.
b. Setelah ada disposisi Kepala BPKAD Kota Banjar untuk diproses, Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan meneliti ketersediaan anggaran dimaksud dan selanjutnya dibuatkan surat perintah membayar (SPM) dengan diketahui oleh pejabat penatausahaan keuangan.
c. Selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD.
4. Ketentuan Pembayaran diserahkan langsung kepada yang berhak atau melalui satuan kerja perangkat daerah terkait sebagai pemohon.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, dikota Banjar Belanja Hibah dilakukan pada lembaga atau organisasi kemasyarakatan salah satu lembaga yang mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Banjar adalah Panitia Pengawasan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar

4.3 Belanja Bantuan Sosial
Bantuan Sosial sudah dilaksanakan dan dianggarkan sejak berdirinya Kota Banjar pada tahun 2007 bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 900/Kpts.76.a-Huk/IV-2007 tanggal 19 April 2007 tentang Mekanisme Pengajuan dan pencairan anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Prosedur pengajuan bantuan sosial dan bantuan hibah dapat digambarkan sebagai berikut :

SKPD
BPKAD BENDAHARA
PENGELUARAN KHUSUS BANTUAN
B U D

Alur Mekanisme Pengajuan bantuan sosial sama dengan alur bantuan hibah di atas.
Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bantuan sosial adalah sebagai berikut :

NO NAMA SKPD DINAS BANTUAN
1 Dinas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Sosial Desa berprestasi pelunasan PBB
2 Dinas Perindag dan PM Batuan Sosial untuk Dekranasda
3 Dinas Pendidikan Bantuan Sosial untuk pendidikan
4 Dinas Kesehatan Bantuan Sosial Kesehatan rujukan Gakin, Penanggulangan Komplikasi kebidanan, Desa Siaga dan Puskesmas Berprestasi
5 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Bantuan Sosial pembibitan Ikan Gurame
6 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kesbang dan Linmas Bantuan kepada Partai Politik, insentif kepada RT dan RW, Operasional sarjana pendamping dan bantuan langsung masyarakat PNPM P2KP
7 Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB Bantuan Sosial pembuatan KTP dan Akte Kelahiran
8 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banjar Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa lainnya
9 Bagian Ekonomi Setda Kota Banjar Bantuan sosial subsidi pupuk
10 Bagian Sosial Setda Kota Banjar Bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan lainnya

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah khususnya terkait dengan pengeluaran kas Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, Pemerintah Kota Banjar sudah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 900/Kpts.76.a-Huk/IV-2007 tanggal 19 April 2007 tentang Mekanisme Pengajuan dan pencairan anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Disamping itu tahun anggaran 2007 ditetapkan dalam Keputusan Walikota Banjar Nomor : 466/Kpts.179.a-Huk/IX/2007. tanggal 7 Nopember 2007 tentang Alokasi Belanja Bantuan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah telah dilaksanakan mulai dari pembuatan jurnal, buku besar, buku kas umum, register SPP, SPM, SP2D, Penutupan Kas, laporan SPJ Fungsional dan Admnistratif. Atas pengeluaran kas, telah diberlakukan prosedur akuntansi disesuaikan dengan mekanisme pembayaran, yaitu akuntansi untuk belanja hibah dan belanja sosial sesuai SE. 900/316/BAKD.

4.4 Akuntansi Belanja Langsung (LS)
Untuk pengeluaran kas dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), pencatatannya menggunakan jurnal khusus belanja langsung LS.
Pada jurnal khusus belanja LS pencatatannya dirinci sampai dengan rincian obyek belanja. Selanjutnya pengeluaran kas yang telah dicatat pada jurnal tersebut, diposting ke buku besar sesuai rekening berkenaan dan kemudian ditutup pada setiap akhir periode sebagai dasar penyusunan rencana saldo.
Sebelum dibuat laporan keuangan BPKAD pada akhir periode, terlebih dahulu hasil pencatatan pada neraca saldo dituangkan pada neraca percobaan (worksheet). Selanjutnya diidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca.
Dalam penerapan sisdur akuntansi belanja LS sudah sesuai dengan SE-9000/316/BAKD, dimana untuk mencatat belanja LS telah menggunakan jurnal khusus belanja LS .
Belanja LS penjurnalannya sebagai berikut :

SE-900/316/BAKD BPKAD KOTA BANJAR
Belanja ........ xxx Belanja Hibah xxxx
Kas di Kasda xxx Kas di Kas Daerah xxxx

Hasil pencatatan pada jurnal selanjutnya di posting ke buku besar dan kemudian menjadi dasar penyusunan neraca saldo. Selanjutnya dari neraca saldo tersebut, dibuatkan neraca percobaan (kertas kerja) untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca BPKAD. Prosedur akutansi pengeluaran kas sampai dengan penyasunan neraca saldo dan pembuatan neraca percobaan (kertas kerja) telah mengacu pada SE-900/316/BAKD.
Dari hasil pembandingan antara sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada BPKAD Kota Banjar dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SE-900/316/BAKD, nampak bahwa secara umum Pemerintah Kota Banjar dalam penerapan sisdur akuntansi pengeluaran kas telah mengacu pada SE-900/316/BAKD.


BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penilitian, dapat disimpulkan bahwa di BPKAD Kota Banjar dalam hal penetapan prosedur akutansi pengeluaran kas khususnya untuk belanja hibah dan bantuan sosial, sudah mengacu pada SE-900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya Keputusan Walikota Banjar No: 900/Kpts.76.a-Huk/IV/2007 Tentang Mekanisme Pengajuan Dan Pencairan Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

b. Saran
Disarankan kepada pemerintah kota banjar agar segera menetapkan Kebijakan Akuntansi Daerah yang didalamnya memuat sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah agar dalam penerapan prosedur akutansi khususnya berkaitan dengan pengeluaran kas, seluruh SKPD memiliki pedoman yang jelas. Dengan adanya prosedur yang jelas, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerapan prosedur akutansi pengeluaran kas dapat di perkecil. Diharapkan pula untuk bantuan hibah dan bantuan sosial, Pemkot Banjar melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap bantuan yang akan dan yang telah diberikan kepada pihak yang mengajukan proposal. Adapun salah satu evaluasi dari bantuan yang telah diberikan antara lain melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan pihak/lembaga/instansi yang telah diberikan bantuan sebelumnya untuk mengetahui apakah bantuan tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga dapat berguna bagi Pemkot Banjar sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merencanakan kegiatan pembangunan selanjutnya.

0 komentar: